Desentralisasi adalah: Pengertian, tipe, keuntungan dan kerugiannya

Desentralisasi adalah pendelegasian wewenang perencanaan dan pengambilan keputusan kepada individu atau unit organisasi tingkat bawah. Konsep ini berlaku untuk berbagai organisasi, termasuk di sektor bisnis dan sektor pemerintahan.

Bagi suatu perusahaan, tingkat yang lebih rendah berarti bawahan, divisi, unit fungsional, unit bisnis, atau anak perusahaan. Untuk administrasi publik, subunit organisasi mengacu pada pemerintah daerah seperti pemerintah kabupaten, pemerintah federal, dan pemerintah provinsi.

Perbedaan antara desentralisasi dan sentralisasi

Sentralisasi adalah kebalikan dari desentralisasi. Di bawah sentralisasi, otoritas perencanaan dan pengambilan keputusan berada di tangan pejabat tingkat atas. Contoh sentralisasi adalah organisasi di dalam militer. Pemimpin militer merancang strategi, perencanaan, dan pengambilan keputusan, sedangkan bawahan hanya melaksanakan perintah.

Sebaliknya, di bawah desentralisasi, individu atau sub-unit organisasi memiliki beberapa kekuatan untuk melakukan perencanaan dan membuat keputusan. Rantai waralaba adalah contoh desentralisasi. Franchisee bertanggung jawab atas operasi mereka sendiri, termasuk menarik pelanggan, membayar staf, dan menghasilkan keuntungan.

Desentralisasi perusahaan

Eksekutif perusahaan menugaskan lebih banyak wewenang dan tanggung jawab pengambilan keputusan kepada bawahan atau subunit. Ini untuk mendorong fleksibilitas dan membantu pengambilan keputusan yang lebih cepat, yang, pada gilirannya, dapat mempercepat respons. Selain itu, untuk meningkatkan pemberdayaan. Desentralisasi memberi staf garis depan kekuatan, wewenang, dan tanggung jawab untuk membuat keputusan dengan segera.

Keuntungan dan kerugian dari desentralisasi perusahaan

Keuntungan desentralisasi dalam sebuah perusahaan adalah:

• Menangkap relevansi yang lebih besar dengan lingkungan di mana keputusan dibuat. Bawahan atau subunit dapat bereaksi lebih cepat terhadap kebutuhan atau masalah spesifik mereka tanpa menunggu perintah atau keputusan atasan. Mereka lebih tahu apa yang harus dilakukan.
• Mendorong efisiensi yang lebih besar. Bawahan dapat membuat keputusan tanpa menunggu keputusan eksekutif, yang biasanya melibatkan rantai komando yang panjang. Hal ini memungkinkan perusahaan untuk bereaksi dengan cepat untuk memecahkan masalah atau beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang dinamis.
• Mendorong motivasi yang lebih baik dari karyawan. Dengan memberi mereka lebih banyak otonomi untuk membuat keputusan sendiri, karyawan merasa bahwa mereka adalah bagian penting dari perusahaan. Mereka memberikan lebih banyak masukan dan ide untuk perbaikan dalam perusahaan, memanfaatkan pengetahuan dan pengalaman.
• Memberikan masukan yang lebih baik dalam pengambilan keputusan. Manajemen meningkatkan partisipasi bawahan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan bisnis.
• Memungkinkan manajer puncak untuk memiliki kontrol lebih besar atas hasil. Distribusi kekuasaan dan pengambilan keputusan menghilangkan sebagian beban operasi bisnis sehari-hari dari manajemen tingkat atas. Mereka kemudian dapat fokus pada strategi dan hasil serta keputusan yang lebih kritis, seperti sinergi antar subunit organisasi.

Kerugian dari desentralisasi perusahaan:

• Sinergi dan koordinasi rendah. Subunit atau bawahan cenderung egois dan melupakan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Itu, pada gilirannya, menciptakan lebih banyak masalah dan konflik.
• Proses yang lebih rumit. Meningkatkan lebih banyak partisipasi bawahan dalam membuat keputusan menghasilkan lebih banyak ide dan sudut pandang. Tapi, tidak semuanya memenuhi syarat. Eksekutif membutuhkan lebih banyak upaya untuk menyaring mereka sebelum memutuskan tindakan terbaik.
• Kurang kejelasan. Manajer atas dapat membuat keputusan yang berbeda sesuai dengan kebutuhan dan pertimbangan pribadi mereka. Dan, ketika bawahan tidak kompeten, itu akan membingungkan mereka untuk menjalankan arahan mereka.
• Meningkatkan biaya. Ini termasuk biaya koordinasi dan biaya untuk menyelesaikan konflik antara individu atau subunit.

Desentralisasi pemerintahan

Desentralisasi pemerintahan merupakan salah satu proses penting dalam membangun demokrasi di suatu negara. Misalkan pemerintah pusat telah memonopoli keputusan dan kebijakan publik. Dalam hal ini, beberapa kekuasaan kemudian akan beralih ke pemerintah daerah.

Jenis-jenis desentralisasi pemerintahan

Dalam administrasi publik, ada empat jenis desentralisasi pemerintahan, yaitu:

• Desentralisasi fiskal
• Desentralisasi administratif
• Desentralisasi politik
• Desentralisasi pasar

Desentralisasi fiskal

Desentralisasi fiskal berarti memberikan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengelola pendapatan dan belanja di tingkat pemerintah daerah dengan tetap menjaga tanggung jawab keuangan. Ini dapat mengambil banyak bentuk, termasuk dengan:

• Memberikan wewenang untuk membuat keputusan tentang pengeluaran
• Memberikan wewenang untuk memungut jenis pajak tertentu
• Memperluas sumber pendapatan pemerintah daerah, misalnya pajak bumi dan bangunan, pajak penjualan, atau pajak kendaraan bermotor
• Transfer dana dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah

Secara umum, desentralisasi fiskal yang efektif memastikan bahwa pemerintah daerah memiliki pendapatan dan kewenangan yang memadai untuk mengelola anggaran mereka.

Sumber pendapatan biasanya merupakan kombinasi dari pendapatan daerah (melalui pajak daerah) dan transfer dari pemerintah pusat. Pengeluaran biasanya untuk pelayanan publik lokal, bukan nasional. Dan, untuk beberapa layanan vital, mungkin masih berada di bawah pemerintah pusat.

Desentralisasi administratif

Desentralisasi administratif bertujuan untuk mendistribusikan kembali wewenang, tanggung jawab, dan sumber daya keuangan untuk menyediakan layanan publik di berbagai tingkat pemerintahan. Dalam hal ini, pemerintah pusat mengalihkan tanggung jawab perencanaan, pembiayaan, dan pengelolaan fungsi publik tertentu kepada pemerintah daerah.

Desentralisasi administratif dapat mengambil tiga bentuk berikut:

• Dekonsentrasi mengalihkan wewenang pengambilan keputusan dan tanggung jawab keuangan dan manajemen kepada berbagai instansi pemerintah pusat. Jika sebelumnya pejabat pemerintah pusat di ibu kota memutuskan, itu bergeser ke mereka yang bekerja di daerah, provinsi, atau kabupaten setelah desentralisasi.
• Delegasi mendistribusikan tanggung jawab untuk berbagai fungsi publik kepada organisasi semi-otonom seperti perusahaan rumah sakit daerah, perusahaan pembangunan daerah, atau otoritas transportasi. Mereka mungkin tidak berada di bawah kendali pemerintah pusat.
• Devolusi mendelegasikan kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Ini mungkin melibatkan transfer pengambilan keputusan, keuangan, dan kekuasaan manajemen.

Desentralisasi politik

Desentralisasi politik memberi warga negara atau perwakilan mereka lebih banyak kesempatan untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan publik. Dengan demikian, warga negara memiliki pengaruh lebih besar dalam perumusan dan pelaksanaan rencana dan kebijakan publik.

Dengan melibatkan partisipasi yang lebih luas, keputusan pemerintah akan lebih relevan dengan berbagai kepentingan di masyarakat.

Desentralisasi pasar

Desentralisasi pasar melibatkan pengalihan tanggung jawab untuk beberapa fungsi publik kepada organisasi non-pemerintah (sektor swasta). Dengan demikian, pemerintah pusat memungkinkan mereka untuk melakukan fungsi yang sebelumnya dilakukan oleh pemerintah. Itu melalui deregulasi atau privatisasi. Misalnya, pemerintah memprivatisasi layanan publik seperti layanan pos, sekolah, dan pengelolaan sampah.

Keuntungan dan kerugian dari desentralisasi pemerintah

Desentralisasi pemerintah penting karena beberapa alasan.

• Meningkatkan efisiensi dan efektivitas perencanaan dan pembuatan kebijakan publik. Keputusan dan kebijakan menjadi lebih relevan dengan kebutuhan masyarakat lokal.
• Membuat sistem demokrasi lebih stabil. Ini memberikan partisipasi yang sama bagi berbagai pemangku kepentingan untuk menyuarakan aspirasi mereka, termasuk kepentingan minoritas.
• Menciptakan basis yang stabil untuk pembangunan ekonomi di daerah. Dibandingkan dengan pemerintah pusat, pemerintah daerah lebih tahu apa yang mereka butuhkan untuk mengembangkan ekonomi lokal mereka.
• Membangun pemerintahan yang lebih transparan. Misalnya, devolusi kekuasaan membuat pemerintah lebih akuntabel dalam pelaksanaan tugasnya.
• Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembuatan kebijakan publik yang vital. Partisipasi dapat dilakukan secara langsung atau melalui perwakilan mereka.

Namun, desentralisasi juga memiliki beberapa kelemahan. Hal ini dapat membuat koordinasi kebijakan nasional menjadi terlalu rumit. Ini juga meningkatkan biaya penegakan hukum dan konflik sumber daya tanpa adanya tingkat otoritas yang lebih tinggi. Selain itu, desentralisasi kemungkinan tidak efisien untuk layanan standar, rutin, dan berbasis jaringan.